Selasa, 18 Juni 2024
https://www.kabarpas.com/demi-cinta-psk-dw-tega-bunuh-teman-kerja/
Demi Cinta PSK, DW Tega Bunuh Teman Kerja
Pasuruan, Kabarpas.com – Kasus pembunuhan di Vila Cempaka Prigen telah menemui babak akhir. Kurang dari 24 jam hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang diamankan, petugas akhirnya meyakini pelaku yakni teman korban.
Kapolsek Prigen AKP Bambang Tri menyebutkan, hasil penyidikan dan keterangan saksi – saksi, pelaku pembunuh NM (30), warga kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo kota Surabaya tersebut adalah DW (30) warga Tambah Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.
Dalam keterangan pers di Polsek Prigen, Bambang menegaskan penyebab terjadinya pembunuhan karena pelaku dibakar api cemburu saat melihat teman wanitanya disawer dan digoda korban pada saat karaoke berlangsung.
“Pelaku ini punya “langganan PSK” di Tretes, saat karaoke langgananya digoda sama korban dan pelaku marah,” tegas Bambang.
Kepada petugas pelaku mengaku pembunuhan tersebut tidak direncanakan dan terjadi spontanitas karena pengaruh minuman. Pelaku dengan korban saling kenal dan satu tempat kerja serta sering acara bersama ke Tretes.
“Kejadian ini spontan, pelaku mengakui saat kejadian dirinya dalam kondisi mabuk,” papar mantan Kapolsek Tosari Bambang Tri.
Sebagai barang bukti yang diamankan petugas, selain pecahan botol bir yang digunakan untuk melukai korban, petugas juga mengamankan baju korban dan pakain tersangka. Pelaku diancam Pasal 351 ayat 3 tentang penganiyaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Seperti dikabarkan sebelumnya, terjadi pembuhunan di Villa Cempaka Prigen, Rabu (10/11/2021). Korban NM (30) warga Kelurahan Asem Rowo Kota Surabaya. Korban meregang nyawa saat perjalanan menuju RS Mitra Medika Sehat Pandaan karena mengalami luka robek pada bagian leher. Saat kejadian korban bersama 3 rekananya datang ke Treres dan menyewa Villa Cempaka.
Rombongan asal Surabaya ini juga menyewa 3 PSK sebagai teman acara. Saat acara karaoke berlangsung tiba-tiba terjadi ketegangan antara pelaku DW (30) warga Tambakosowilangun Kota Surabaya dengan korban. Pelaku melukai korban dengan menggunakan pecahan botol bir, hingga akhirnya korban tewas saat dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit. (ram/wan).
https://memox.co.id/polres-mojokerto-amankan-sabu-senilai-rp-1-milyar-beserta-tersangka/
Polres Mojokerto Amankan Sabu Senilai Rp 1 Milyar Beserta Tersangka
Memox.co.id
Satnarkoba Polres Mojokerto berhasil menangkap seorang kurir narkoba beserta barang bukti sabu seberat 850 gram senilai Rp1 miliar, Selasa (10/01/2023)
Dalam press release Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar menjelaskan, pelaku adalah SH 32 tahun, warga Dusun/Desa Putih, Desa Gampengrejo, Kabupaten Kediri. SH diamankan pada Jumat 6 Januari 2023 lalu sekitar pukul 15.20 WIB, di sebuah rumah kos di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto.
“Barang bukti yang diamankan 1 buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 150 gram dibungkus kertas warna cokelat. Kemudian 1 buah plastik klip besar berisi sabu dengan berat 700 gram. Total barang bukti sabu sebanyak 850 gram,” katanya .
AKBP Apip menambahkan, sebelumnya SH mendapatkan sabu tersebut seberat 2,5 kilogram dari seorang bandar berinisial S yang saat ini masih dalam pengejaran. Barang haram tersebut diambil oleh SH di sebuah Vila di Kecamatan Trawas, Mojokerto, pada Kamis 29 Desember 2022.
“Barang bukti sabu didapatkan pelaku SH dari atasannya dengan inisial S. Saat ini sedang dalam proses pengembangan,” jelasnya.
Sebagai Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Bambang Tri Sutrisno, menambahkan, sabu sebesar 2,5 kilogram yang didapatkan SH tersebut diedarkan dengan sistem ranjau sesuai dengan perintah S.
“Dia hanya naruh (ranjau) transaksi konsumen dengan atasannya sendiri,” tegasnya.Menurut Bambang, SH baru pertama kali terlibat dalam jaringan peredaran sabu. Dia sebelumnya adalah pengguna pil double L.
“Dirinya baru pertama kali ini terlibat dalam jaringan peredaran sabu. Awalnya terlibat jaringan pil dobel L, karena atasannya (S) beralih ke jaringan sabu, SH ikut dalam bisnis itu.
“Dalam pengakuannya SH mendapatkan bayaran sebesar Rp 1 juta rupiah untuk 1 kilogram sabu yang diedarkan. “Dapat Rp1 juta untuk 1 kilogramnya,” terang Kasat Narkoba.
https://surabaya.tribunnews.com/2023/07/26/polisi-ringkus-dua-pelaku-diduga-mencuri-dokumen-arsip-milik-pemkot-mojokerto
Polisi Ringkus Dua Pelaku Diduga Mencuri Dokumen Arsip Milik Pemkot Mojokerto
Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Titis Jati Permata
lihat foto
SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Polisi menangkap dua pelaku yang diduga mencuri dokumen arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip milik Pemkot Kota Mojokerto.
Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Bambang Tri Sutrisno menjelaskan dua pelaku yang diamankan adalah HV (36) warga Magersari dan MR (29) warga Kecamatan Prajurit Kulon.
Kedua pelaku adalah pegawai honorer non ASN yang mencuri arsip dokumen dan menjualnya ke pedagang loak.
Dokumen yang dicuri yakni arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tersimpan di bagian arsip Jl Surodinawan, Kota Mojokerto.
"Kedua pelaku adalah karyawan atau yang bekerja di sana mengambil barang-barang (Arsip) tanpa izin dari kepala dinas, dilakukan siang hari dan dijual ke loakan sekitar Rp.8 juta," jelasnya, Rabu (26/7/2023).
Ia mengatakan penangkapan kedua pelaku hasil dari pemeriksaan enam saksi. Polosi menangkap kedua pelaku yang merupakan pegawai penataan dan pengelolaan arsip saat mereka di rumahnya, pada Senin (24/7).
Sebelumnya, pihaknya mendapat laporan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto terkait kehilangan dokumen, pada 24 Juli 2023.
"Kami melakukan penyelidikan dan mendapati dua orang yang diduga kuat mereka adalah sebagai pelaku pencurian tersebut," ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, dokumen yang dicuri merupakan arsip kontrak kerja bagian PBJ, surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPKPD tahun 2014-2019.
Polisi kini masih melakukan penyidikan lantaran dokumen yang sudah dijual oleh pelaku ke loak.
"Masih kita cari karena sudah dijual ke loak untuk barang bukti," ucap Bambang.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Polisi Ringkus Dua Pelaku Diduga Mencuri Dokumen Arsip Milik Pemkot Mojokerto, https://surabaya.tribunnews.com/2023/07/26/polisi-ringkus-dua-pelaku-diduga-mencuri-dokumen-arsip-milik-pemkot-mojokerto.
Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Titis Jati Permata
https://lenteratoday.com/perampok-warung-nasi-tropodo-tertangkap-satu-diantaranya-tertembak-di-kedua-kaki/
Perampok Warung Nasi Tropodo Tertangkap, Satu Diantaranya Tertembak di Kedua Kaki
MOJOKERTO (Lenteratoday)- Pengejaran terhadap pelaku perampokan dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan korban Suliasi (43) pemilik warung nasi di pinggir jalan Tropodo, Lingkungan Muji Baru, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto membuahkan hasil. Dalam waktu 3 X 24 jam, anggota Jatanras Satreskrim Polresta Mojokerto yang dipimpin langsung AKP Bambang Tri Sutrisno meringkus kedua pelaku yang membawa kabur harta warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto tersebut.
Diketahui identitas tersangka yakni, Puji Abadi (34) warga Dusun Balong Lombok dan Hari Priyanto (31) warga Dusun Poh Girang, Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.
Dalam rilis di ruang aula Hayam Wuruk Mako Polresta Mojokerto, Kapolresta Mojokerto, AKBP. Wiwit Adisatria didampingi Waka Polresta Mojokerto, Kompol. Yuli Candra Dewi dan Kasatreskrim, AKP. Bambang Tri Sutrisno serta Kasi Humas, Ipda. Agung mengatakan, kedua tersangka berhasil diringkus secara bersamaan. Mereka sedang berada di kamar kos di Dusun Daleman, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB. Satu dari dua pelaku yakni, tersangka Puji Abadi terpaksa harus dihadiahi timah panas di kedua kakinya karena berusaha melarikan diri.
“Tersangka Puji Abadi merupakan eksekutor pelaku aksi tersebut, sementara tersangka Heri Prasetyo sebagai peran pembantu. Dia yang mengantar tersangka Puji Abadi ke lokasi warung korban. Tersangka Puji Abadi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul kepala korban menggunakan palu besi sebanyak 10 kali. Selanjutnya, mengetahui korbannya tak sadarkan diri tersangka membawa kabur motor Honda Beat dan Handphone milik korban,” ungkap Wiwit.
Masih kata Wiwit, kedua tersangka mengaku baru kali ini melakukan aksinya. Tersangka merencanakannya sejak kurang lebih 3 hari sebelumnya. Alasannya, Puji Abadi harus segera menutup utangnya di Mekar yang menggunakan nama ibunya. Tersangka sudah mengenal korban karena sempat minum kopi di warung milik korban.
“Dari hasil penjualan harta milik korban yang sempat dikuasi tersangka, motor Honda Beat milik korban terjual senilai Rp 4 juta kepada seseorang yang belum terlunasi semuanya dan HP milik korban terjual senilai Rp. 750 ribu. Dari total uang tunai hasil kejahatan, tersangka Heri Prasetyo mendapatkan pembagian senilai Rp.
1.8 juta, makelar penjual motor dapat bagian Rp 500 ribu dan selebihnya tersangka Puji Abadi,” pungkas Wiwit.
Dari hasil penggerebekan yang dilakukan, petugas mengamankan barang bukti diantaranya, 2 unit motor Yamaha Mio Soul L 6047 WB dan Honda Genio S 2009 TM milik kedua tersangka yang digunakan untuk melancarkan aksinya, 1 buah palu besi, 1 buah obeng, 1 buah jaket, 1 buah celana jeans, 2 buah Handphone merk Redmi milik kedua tersangka.
Kedua tersangka dikenakan pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP tentang berencana melakukan pembunuhan dan atau pasal 365 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (29/8/2023) siang sekitar pukul 12.00 WIB, seorang buruh pabrik sepatu yang saat itu sedang mencari makan siang di warung nasi milik Yuk Sul yakni, Suprayitno menemukan tubuh Yuk Sul dalam kondisi tergeletak tengkurap bersimbah darah di dalam ruang bagian dapur warung korban.
Atas kejadian tersebut, saksi mata langsung berteriak bergegas minta tolong kepada warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian terdekat. Tubuh korban yang masih dalam keadaan bernyawa, saat itu juga dievakuasi relawan dibantu warga dan petugas dibawa ke IGD RSUD dr Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto guna mendapatkan perawatan medis karena luka yang serius di bagian kepalanya.
Hingga berita ini ditulis, korban Suliasih alias Yuk Sul masih dalam kondisi berbaring di ruang rawat inap RSUD dr Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto setelah menjalani operasi dibagian kepalanya.(*)
https://kabarterdepan.com/akp-bambang-tri-sutrisno-resmi-jabat-kasat-reskrim-polres-mojokerto-kota/
Kota Mojokerto – AKP Bambang Tri Sutrisno resmi menjabat Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, Selasa (7/3/2023) pagi.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiwit Adisatria mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri.
Lebih lanjut, AKBP Wiwit Adisatria menyampaikan, dalam menghadapi tahun politik ini tentunya polri dituntut lebih ketimbang pada tahun-tahun biasa sebelumnya.
“Sehingga, peran polri dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam memasuki tahun politik ini,” tuturnya.
AKBP Wiwit juga mengapresiasi kinerja AKP Rizki Santoso yang bergeser dari Kasat Reskrim Mojokerto Kota menjadi Kapolsek Gubeng.
“Terima kasih atas kerjasamanya selama ini sebagai Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota. Semoga di tempat yang baru dapat tetap menjaga amanah serta memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya,” pungkasnya.
Dalam serah terima jabatan kali ini juga dilantik Kapolsek Magersari, Kompol Aquary Prawirosastro dari jabatan sebelumnya sebagai Kaurlipprodok Subbid PID Bidhumas Polda Jatim.
Rabu, 11 April 2012
Kamis, 05 April 2012
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peraturan daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.
Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah .
Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positip tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang perda.
Politik hukum nasional diarahkan terciptanya hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta menjamin terciptanya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya .
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sistem , asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat .
Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar pemerintah pusat dan daerah berlangsung secara inklusif (inclusif authority model) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan . Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah sautu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat .
Dinamika hubungan pusat dengan daerah yang mengacu pada konsep pemerintahan negara kesatuan dapat dibedakan apakah sistem sentralisasi yang diterapkan atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara .
Dengan bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Dengan rumusan masalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah?
BAB II
PEMBAHASAN
Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar level pemerintahan (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (inclusif authority model) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol pemerintah pusat. Kedudukan daerah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.
Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan antara pusat dan daerah, di antaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian wewenang pemerintahan tersebut di atas, secara umum ditaur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2004 yaitu:” Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan di bidang pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah menjadi wewenang pemerintah pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah selanjutnya disebut perda sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
Sebagai salah satu sumber hukum dalam hierarki perundang-undangan Indonesia Pasal 136 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Prakarsa suatu perda dapat berasal dari DPRD atau dari Pemerintah Daerah. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kewenangan membuat perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat.
Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ditentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”. Dalam ayat (2) pasal ini ditentukan bahwa “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri, pemerintahan daerah berhak untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi daerahnya. Peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di daerah dan juga dapat memberi petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan.
Dalam pasal 136 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Selanjutnya dalam penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 ditegaskan pula bahwa “Kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menurut Pasal 145 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 dapat dibatalkan oleh pemerintah.
Mahkamah Agung juga berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pembentukan peraturan daerah berlangsung dalam proses perundang-undangan. Tentang proses perundang-undangan M. Solly Lubis menyebutkan sebagai proses pembuatan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan, penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan. proses adalah merupakan kegiatan yang berawal dan akan berakhir pada suatu keadaan tertentu dimana kegiatan itu sendiri menghendakinya. Maka peraturan perundang-undangan berupa UU, Perpu, PP, Peraturan Daerah dan sebagainya adalah produk atau hasil kegiatan pembuatan perundang-undangan itu. peraturan perundang-undangan itu berada di dalam dan sekaligus merupakan bagian dari kegiatan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.
Dalam penyusunan perda perlu diprogramkan yang dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) , agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Oleh karena itu, instrumen prolegda sebagai bagian dari tahap perencanaan pembentukan perda sangat diperlukan.
Terdapat beberapa alasan pentingnya prolegda dalam pembentukan perda, yaitu:
1. Untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan perda
2. Untuk menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan perda untuk jangka waktu panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam pembentukan perda
3. Untuk menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah
4. Untuk mempercepat proses pembentukan perda dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan perda menurut skala prioritas yang ditetapkan
5. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan perda.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, prosedur penyusunan peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Disusun berdasarkan atas: (a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah; (c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (d) aspirasi masyarakat daerah.
Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan kewenangan; materi muatan; atau kebutuhan dalam pengaturan. Hasil penyusunan Prolegda diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.
2. Penyusunan
Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda. Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Rancangan Perda diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. Dalam hal Rancangan Perda mengenai: APBD; pencabutan Perda; atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.
Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang akan diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Rancangan Perda Provinsi yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala biro hukum dan pimpinan SKPD terkait. Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait. Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi. Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda kepada kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
3. Pembahasan
Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan: penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. Pembicaraan tingkat II meliputi: (a) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf; dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (b) pendapat akhir kepala daerah.
4. Pengundangan
Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perda yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
5. Penyebarluasan
Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
Unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dituntut kemampuannya untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dan selanjutnya menterjemahkannya ke dalam peraturan-peraturan daerah yang memenuhi unsur-unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara, konstitusi, asas-asas peraturan perundang-undangan serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat di mana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dukungan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya, tetapi kenyataannya sering terjadi bahwa setelah diberlakukannya suatu peraturan daerah, timbul ketidakpuasan warga masyarakat karena substansi dari peraturan daerah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Ketidakpuasan ini terjadi karena aspirasi warga masyarakat sebagai elemen lingkungan dari sistem pembentukan peraturan daerah kurang diperhatikan.
Berbagai faktor harus dipertimbangkan dengan seksama dalam proses pembentukan undang-undang agar semua ketentuan yang diatur benar, tepat dan dapat dilaksanakan. Merancang peraturan perundang-undangan juga menyangkut perancangan materi hukum yang merupakan sarana untuk menggerakkan perubahan sosial secara tertib.
Untuk merancang sebuah perda, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan mengusai hal-hal sebagai berikut: (1) analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur, (2) kemampuan teknis perundang-undangan, (3) pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan, (4) hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang perda.
BAB III
PENUTUP
Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2004 yaitu:” Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan di bidang pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah menjadi wewenang pemerintah pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah selanjutnya disebut perda sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kewenangan membuat perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat.
Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
Pembentukan peraturan daerah berlangsung dalam proses perundang-undangan. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan.
DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
B. Buku-buku
A. A Oka Mahendra. Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2006.
Bambang Yudoyono. Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: CV. Trio Rimba Persada. 2003.
Faried Ali. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
Flora Nainggolan. Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara. Medan: USU. 2009.
Iman Sudarwo. Cara Pembentukan Undang-undang dan Undang-undang Tentang Protokol. Surabaya: Penerbit Indah. 1988.
M. Solly Lubis. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bandung: Alumni. 1983.
------------------. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni. 1978.
Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
Sri Soemantri Martosoewignjo. Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali. 1981.
C. Jurnal
I Wayan Suandi. Pendekatan Sistem Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Kertha Patrika. Edisi No. 1. Vol. 33. Januari 2008.
D. Makalah
A. A Oka Mahendra. Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Makalah. BPHN Departemen Hukum dan HAM. Bali. 13-15 September 2005.
Himawan Estu Bagijo. Pembentukan Peraturan Daerah. Makalah. Surabay. FH Unair. Tanpa Tahun.
M. Solly Lubis. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Makalah. Badan Litbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara. Medan. 02 Mei 2007.
Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2004 yaitu:” Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan di bidang pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah menjadi wewenang pemerintah pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah selanjutnya disebut perda sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kewenangan membuat perda merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat.
Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
Pembentukan peraturan daerah berlangsung dalam proses perundang-undangan. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan.
DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
B. Buku-buku
A. A Oka Mahendra. Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2006.
Bambang Yudoyono. Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: CV. Trio Rimba Persada. 2003.
Faried Ali. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
Flora Nainggolan. Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara. Medan: USU. 2009.
Iman Sudarwo. Cara Pembentukan Undang-undang dan Undang-undang Tentang Protokol. Surabaya: Penerbit Indah. 1988.
M. Solly Lubis. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bandung: Alumni. 1983.
------------------. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni. 1978.
Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
Sri Soemantri Martosoewignjo. Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali. 1981.
C. Jurnal
I Wayan Suandi. Pendekatan Sistem Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Kertha Patrika. Edisi No. 1. Vol. 33. Januari 2008.
D. Makalah
A. A Oka Mahendra. Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Makalah. BPHN Departemen Hukum dan HAM. Bali. 13-15 September 2005.
Himawan Estu Bagijo. Pembentukan Peraturan Daerah. Makalah. Surabay. FH Unair. Tanpa Tahun.
M. Solly Lubis. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Makalah. Badan Litbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara. Medan. 02 Mei 2007.
Copyright by Bambang Tri Sutrisno, SH.,
PENEGAKAN HUKUM DALAM KONFLIK ADAT MASYARAKAT BALI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari orde lain yang bisa memberikan keadilan, ketertiban dan kedamaian bagi kehidupan mereka. Adat menjadi salah satu tempat berpulang masyarakat untuk mengorganisir dirinya atas dasar klaim-klaim tradisi. Kembali kepada tradisi yang disebut juga tradisionalisme kemudian menjadi pengganti dari sentralisme, yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.
Dapat dinyatakan bahwa, politik adat saat ini mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme radikal, dimana kelompok terpinggirkan, orang yang tidak berpunya melakukan tuntutan atas keadilan, bukan atas nama keterpinggiran atau ketidakpunyaan melainkan atas nama nenek moyang, kawitan, komunitas dan lokalitas. Pada wujudnya yang lain, adat mempertegas ekslusivitasnya dengan kelompok-kelompok lain atas nama hak etnis yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik horizontal yang mengerikan. Sejumlah konflik etnis menunjukkan bahwa adat dapat digunakan sebagai alat etnopolitis yang turut berkontribusi pada kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit, Poso, Maluku Utara, ataupun di Bali.
Bentrok massal antar warga desa adat di Bali hingga kini masih sering kali muncul ke permukaan, bahkan sampai merenggut korban jiwa, meskipun awalnya konflik itu hanya dipicu masalah sepele. Konflik adat selama tahun 2011 terjadi di sejumlah tempat di Bali, antara lain melibatkan ratusan warga Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menyerang warga Banjar Kawan di Kota Bangli, 45 kilometer timur Denpasar.
Ketenangan Bali sebagai pulau yang dikenal penuh kedamaian, tiba-tiba terusik ketika 17 September 2011, bentrokan massa "meletus" melibatkan warga Kemoning dan Budaga di Kabupaten Klungkung. Tiba-tiba ratusan warga saling menyerang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Polisi yang mengamankan kejadian tersebut pun harus menembakkan peluru karet guna mengendalikan keadaan. Bahkan satu warga tewas dalam kejadian konflik yang dikatakan bernuansa adat itu.
Beberapa hari berselang setelah peristiwa Kemoning-Budaga, di Desa Pangkung Karung, Kabupaten Tabanan juga terjadi penghadangan terhadap penguburan jenazah salah satu warga. Kelompok masyarakat di desa itu bahkan melarang pihak keluarga untuk membawa ke luar jenazah menuju rumah sakit. Beruntung pihak kepolisian, pemkab setempat dan tokoh-tokoh masyarakat berhasil sedikit menenangkan suasana sehingga jenazah akhirnya dapat dikremasi di sebuah krematorium milik warga Pasek di Denpasar. Latar belakang permasalahan ditengarai karena persoalan keinginan pemekaran desa adat (desa pakraman). Di Kabupaten Bangli, juga sempat terjadi perseteruan adat yang melibatkan warga Desa Songan dengan Banjar Kawan. Pemicu bentrok karena perkelahian melibatkan salah seorang warga dari dua kawasan tersebut. Pada 2011, masih ada beberapa kasus bernuansa adat lainnya mulai dari masalah tapal batas hingga sengketa pura yang dapat dikatakan sedikit memberi noda bagi Pulau Bali yang terkenal dengan kedamaiannya.
Dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai benturan antara realitas dan dinamika masyarakat dengan hukum yang berlaku. Mempertahankan hukum, berarti mengambil risiko menghentikan dinamika masyarakat; sementara mengikuti realitas dan dinamika, berarti melawan status quo yang ingin dipertahankan oleh kepastian hukum.
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan tentang penegakan hukum terhadap konflik adat masyarakat bali dari perspektif sosiologi hukum.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap konflik adat masyarakat bali dari perspektif sosiologi hukum?
BAB II
PEMBAHASAN
Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Konflik horizontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat.
Konflik adat terkesan semakin banyak, karena komunitas adat dianggap sebagai simbul keseimbangan dan keharmonisan. Komunitas adat seolah-olah menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk menikmati kedamaian dan bukan komunitas yang lainnya. Oleh karena itu, ketika terbetik berita mengenai konflik yang melibatkan komunitas adat, orang terperangah seperti kehilangan harapan. Sementara berbagai konflik yang muncul pada komunitas lainnya, dianggap biasa dan tidak perlu dihiraukan. Konflik adat yang dimaksud dalam hal ini adalah konflik yang muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat dan norma agama. Kejadian ini menyebabkan keseimbangan dalam suatu komunitas adat terganggu. Konflik adat di Bali muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat Bali dan norma agama Hindu, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan alam nyata (sekala) dan alam gaib (niskala).
Masyarakat Bali menilai komunitas adat dianggap sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan. Konflik adat di Bali muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat. Konflik ini diyakini bisa mengganggu alam sekala dan niskala. Maka penyelesaiannya juga lewat jalan sekala dan niskala. Cara yang paling murah menyelesaikan konflik adat yakni menyelesaikan sendiri konflik tersebut .
Konsep antropologis memberikan tawaran dengan membagi sebuah proses perselisihan menjadi empat tahap. Potensi konflik, prakonflik, konflik dan sengketa. Potensi konflik tampak ketika suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang keberadaannya semakin menegas. Prakonflik sebagai tahapan berikutnya akan tampak apabila salah satu pihak kelompok dimaksud dalam praktik hubungan sosialnya merasa dirugikan oleh kelompok lain. Konflik adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang merasa tidak adil. Perasaan tidak adil tersebut digunakannya sebagai latar belakang munculnya kemarahan atau kedendamannya sedemikian rupa sehingga mereka mengeluh. Keluhan yang belum ditanggapi oleh pihak lain ini disebut tahap konflik monadic dan apabila keluhan tersebut telah ditanggapi oleh pihak lain, maka konflik sampai pada tahap dyadic. Sedang jika peningkatan konflik menjadi pengetahuan umum yang pihak ketiga, baik perorangan maupun kelompok telah terlibat secara aktif ke dalam ketidakadilan atau ketidaksesuaian disebut sengketa, tahapan ini disebut triadic. Pada tahap ini pihak ketiga terlibat karena prakarsa oleh salah satu atau kedua belah pihak utama atau pendukungnya atau atas permintaan pihak ketiga itu sendiri.
Pendekatan antropologi layak dipinjam untuk dapat menangkap suatu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengingat pendekatan tersebut merekomendasikan penggali nilai hukum hidup dalam masyarakat setempat yang kasus hukum konkret tersebut terjadi untuk beberapa waktu lamanya.
Kehadiran hukum yang secara agresif mengintervensi kehidupan (alami) masyarakat, kekuatan tersebut akhirnya harus tenggelam, dari sesuatu yang semula ada dan bekerja efektif (manifest) berubah menjadi kekuatan yang tenggelam (latent). Cukup banyak pusat-pusat kekuatan dalam masyarakat yang tidak bisa diambil alih oleh hukum, sekalipun hukum itu didukung oleh kewenangan, fasilitas dan pembiayaan. Kekuatan dan dinamika masyarakat tersebut tetap bergerak kendati mengalami peminggiran oleh hukum. Peminggiran ini dilakukan dalam bentuk monopoli kekuasaan, seperti perpolisian menjadi polisi negara, forum pengadilan menjadi pengadilan negeri, pendidikan menjadi sekolah-sekolah formal, pelayanan publik oleh pegawai negeri, perekonomian diatur oleh negara dan seterusnya.
Hukum tidak bisa meminggirkan secara total bentuk-bentuk tatanan atau penataan sosial di seluruh wilayah negeri ini. Kehadiran hukum modern yang sebagai tipe khas (distinct type), kemudian diadopsi oleh hukum nasional adalah relatif baru, jauh sesudah kehadiran tatanan asli Indonesia yang sudah bekerja sejak ratusan tahun sebelumnya.
Negara Republik Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945 tidak mulai dengan lembaran tatanan ketertiban yang kosong dan harus diisi oleh negara baru tersebut. Sejak kelahirannya, Negara Republik Indonesia sudah diikat oleh suatu sistem ketertiban, baik berupa hukum Hindia-Belanda, maupun banyak bentuk-bentuk tatanan lokal yang biasa disebut hukum adat. Dengan demikian, hukum nasional didirikan di atas puing-puing ketertiban atau tatanan (asli) yang selama itu telah menunjukkan jasa dan karyanya yang mampu bekerja efektif selama ratusan tahun. Kehidupan pada aras lokal itu tidak bisa berhenti dengan kelahiran negara baru pada tahun 1945 itu, melainkan tetap bertahan, kendatipun harus tenggelam di bawah permukaan. Keberadaan komunitas lokal dengan sekalian aktivitasnya akan muncul ke permukaan pada saat negara mengalami kemunduran.
Hukum sebagai beban bagi masyarakat lokal akan sangat terasa, apabila masyarakat tersebut belum banyak dijamah oleh perubahan sosial yang besar, seperti industrialisasi dan penetrasi kehidupan modern.
Hukum adat memiliki struktur yang sangat berbeda dengan hukum nasional yang nota bene adalah tipe hukum modern. Hukum nasional ini memiliki sekalian kelengkapan untuk bisa dijalankan secara efektif, mulai dari teks tertulis, aparat penegak hukum, dukungan finansial dan kelengkapan fisik lainnya. Hukum nasional memiliki legitimasi di seluruh negeri dan dipaksakan keberlakuannya. Rakyat harus mematuhi hukum nasional tersebut. Bahkan politik hukum masih menempatkan hukum adat di bawah hukum nasional, oleh karena keberlakuannya didasarkan pada legitimasi atau pengakuan keberadaannya oleh hukum nasional.
Dalam konteks pembangunan nasional diperlukan undang-undang hak ulayat yang mengatur lembaga-lembaga adat sebagai subjek hak yang dipersamakan dengan badan hukum adat. Sebaliknya, juga perlu dilakukan inventarisasi tanah-tanah ulayat yang tidak jelas kepemilikannya agat tidak menjadi tanah terlantar sehingga menyulitkan investasi masuk. Menurut Permenneg/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 baru mengakomodasi tanah-tanah yang sudah dilepas oleh masyarakat hukum adat dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum untuk didaftar, sedangkan bagi tanah ulayat yang masih dikuasai oleh masyarakat hukum adat belum ada aturannya yang jelas. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan/undang-undang tanah ulayat dan mengenai status lembaga-lembaga adat sebagai subjek hak.
Apabila politik hukum yang menjadikan hukum adat sebagai landasan hukum nasional ingin dijalankan dengan sungguh-sungguh maka hukum negara harus turut menjaga kelestarian hukum adat. Apa yang terjadi adalah berseberangan dengan hal tersebut, karena hukum adat malah dibunuh secara perlahan-lahan. Pembunuhan tersebut terjadi karena negara membiarkan hukum adat bersaing dengan hukum nasional atau hukum negara yang penuh dengan kekuatan jauh di atas hukum adat. Mengetahui kelemahan hukum adat berhadapan dengan hukum nasional, maka negara dan pemerintah semestinya cepat-cepat mengeluarkan peraturan yang menjaga agar hukum adat tetap ada.
Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa aktivitas dan dinamika di bawah dominasi negara itu tidak pernah bisa diam atau berhenti melainkan tetap bekerja. Dengan demikian bukan hanya negara yang sibuk mengurus bangsanya, melainkan secara otonom masyarakat itu juga sibuk mengatur dirinya sendiri, kendatipun tidak memiliki surat ijin resmi.
Tampaknya kehidupan masyarakat, rakyat, manusia, itu perlu terus mengalir dan dibiarkan mengalir. Tindakan, langkah, kebijaksanaan, yang akan menyebabkan aliran kehidupan itu berhenti adalah sungguh bertentangan dengan kemanusiaan. Negara dan hukum menyimpan potensi untuk menghambat aliran kehidupan itu dan oleh karena itu negara perlu bertindak hati-hati .
Hukum itu tentu hanya bisa berlaku apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus berbuat begini atau begitu kepada mereka. Maka komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat setempat, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.
Gustav Radbruch berpendapat, bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain.
Sampford mengatakan kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Orang ingin melihat bahwa kepastian hukum itu ada, sehingga sesungguhnya ia lebih merupakan suatu imajinasi daripada kenyataan.
Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih dari pada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum.
Kepastian hukum tidak otomatis lahir dari suatu produk legislasi. Peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan juga faktor lain, seperti tradisi dan perilaku. Kepastian itu menjadi ada karena orang menghendaki bahwa ia ada.
Hubungan antara hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum. Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan seperti undang-undang.
Kepastian hukum bergandengan erat dengan keinginan mempertahankan situasi yang ada atau status quo. Situasi ini menghendaki agar semua terpaku pada tempat atau kotak masing-masing, tanpa hampir sama sekali memberi kelonggaran untuk keluar dari kotak-kotak tersebut.
Karl Renner mengatakan, bahwa sekarang perubahan hukum tidak dapat hanya dikaitkan pada perubahan peraturan atau teks formal. Perubahan hukum dapat terjadi pada saat substansi yang diaturnya mengalami perubahan dan hukum berusaha untuk mengakomodasikannya. Secara tegas memasukkan kemanfaatan sosial sebagai faktor yang turut mengubah hukum dan dengan demikian meninggalkan peran kepastian hukum. Apabila hukum memang tidak berubah dan diubah, kendati substansi sudah mengalami perubahan maka faktor kemanfaatan sosial mengambil alih peranan legislasi.
Kesulitan hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam menjatuhkan putusan dimaksud adalah mempertemukan tiga asas berikut, asas kepastian hukum sebagaimana telah diurai diatas, keadilan juga asas kemanfaatan. Hanya saja dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
Penggalian hukum harus dilakukan oleh hakim dengan landasan Pasal 27 UU No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman sebagaimana diperbaiki oleh Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Secara normatif, penggalian nilai hukum adat dimulai dari pemahaman yang merujuk pada Pasal 22 Algemeene Bepalingen (AB) bahwa “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili”. Prinsip ini dikenal dengan asas ius curia novit (hakim dianggap tahu hukum). Jadi, hakim niscaya meninggalkan perkara yang diajukan kepadanya, sekalipun hakim dimaksud betul-betul belum tahu hukum preskriptifnya atau hukum yang akan diterapkan belum ada ataupun kasus hukum konkret dimaksud belum diatur dalam undang-undang. Dalam konteks demikian, prinsip bagi hakim mengadili perkara-perkara hukum konkret dimaksud mencakup tiga pendekatan, sebagai berikut:
1. Pendekatan legalistik (Formal)
Model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukum (baca: undang-undang) nya telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud. Kepastian hukum ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus hukum konkret secara tegas dengan tujuan melindungi terhadap tindakan sewenang-wenang. Sebuah asas yang mendorong hukum harus dilaksanakan ialah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).
2. Pendekatan Interpretatif
Hakim harus menemukan hukumnya dengan cara menginterpretasikan hukum atau undang-undang yang masih samar-samar dimaksud melalui metode penafsiran yang sudah lazim dalam kajian ilmu hukum. Dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).
3. Pendekatan Antropologis
Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Teknik yang sesuai menggali dikenal dalam antropologi hukum , yaitu bukan saja melakukan dept interview terhadap saksi-saksi kunci, tokoh-tokoh adat masyarakat yang kasus hukum konkret dimaksud terjadi, tetapi juga amat dianjurkan hidup bersama beberapa bulan di tengah-tengah masyarakat dimaksud dengan tujuan mampu menggali, menghayati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat.
Dalam kehidupan masyarakat selalu ada perselisihan, konflik, sengketa dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar tatanan susila, tatanan sosial dan tatanan sejenis lainnya. Bahkan perbuatan sejenis lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Kualitas perselisihan hampir selalu menyesuaikan perkembangan masyarakat itu sendiri, sebuah perkembangan yang dapat digolongkan ke dalam tiga tahapan: pertama, tahapan masyarakat sederhana; kedua, masyarakat kompleks dan ketiga masyarakat multi kompleks. Namun pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat dan corak cara penyelesaiannya.
Meskipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan suprastruktur, seperti lembaga ekstra yuridisial diterbitkan, persoalan-persoalan hukum pun tetap bermunculan. Dalam kasus sengketa yang diselesaikan melalui peradilan formal, ternyata perkara semakin hari semakin menumpuk di atas meja pengadilan, penyelesaiannya pun membutuhkan waktu lama, birokrasi berkepanjangan dan sebagian keputusan akhir tidak memuaskan banyak pihak. Dalam proses peradilan formal umumnya memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah; pertama, proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antar pihak yang bersengketa mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara pihak satu dan yang lain secara tersubordinasi, yang pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain sebagai pihak yang kalah; kedua, proses peradilan berjalan atas dasar rel hukum formal, statis, kaku dan baku, sehingga menyebabkan persoalan inti menjadi terabaikan atau setidak-tidaknya tertunda akibat melarutkan diri dalam persoalan prosedural formal; ketiga, proses peradilan sering tidak mampu menangkap niali-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturan-aturan formal baku; keempat, proses peradilan berjenjang-jenjang dari institusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi.
Sebagai alternatifnya penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Penyelesaian demikian ini dapat ditemukan dalam masyarakat guyub (gemeinschaft) serta belum mempunyai peradilan negara yang merata dan melembaga dan masyarakat gessellschaft, potensi lokal banyak digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak yang berselisih. Para pihak umumnya merasa puas terhadap keputusan yang dihasilkan dengan cara ini karena perselisihan tidak menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini para pihak disarankan untuk lebih menekankan pada musyawarah, konsensus menuju keharmonisan sedemikian rupa sehingga cara-cara demikian dapat mempersingkat durasi waktu, menekan jumlah biaya, serta dapat langsung dilaksanakan. Latar belakang ini mungkin untuk mendasari banyak orang mengharapkan agar pihak-pihak yang sedang berselisih menyelesaikan sengketa kembali ke jalur budaya masyarakat setempat.
Dikemukakan teori hukum normatif dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Teori ini muncul berdasarkan atas asumsi bahwa hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat sangat peka akan datangnya kontrol sosial. Sudah tentu yang dimaksud manusia ini adalah orang yang menggunakan perangkat hukum formal sebagai alat untuk mengontrol.
Pendekatan sosiologis dari teori Cochrane bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial dimaksud adalah masyarakat sendiri. Artinya, bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif menemukan, memilih dan menentukan hukum sendiri.
Franz von Benda-Beckmann bahwa hukum merupakan suatu konsep yang mencakup aturan-aturan rumit yang terdiri atas konsepsi-konsepsi normatif atau kognitif, dasar-dasar tindakan, aturan-aturan, serta prinsip-prinsip dasar yang ada pada setiap masyarakat. Oleh karena itu tindakan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu sengketa menjadi penting jikalau dalam penulisan masalah penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal ini digunakan model studi kasus, yaitu mempelajari suatu kasus konflik atau sengketa yang terjadi secara nyata dalam masyarakat dan diselesaikan di luar forum pengadilan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dimaksud biasa dilakukan dengan cara negoisasi, mediasi dan arbitrasi. Negoisasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal yang pihak-pihak terlibat suatu sengketa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan memutuskan. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang menekankan komunikasi antar pihak yang terlibat suatu sengketa dengan kehadiran pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.
Apabila substansi penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal adalah upaya konkret para pihak yang berselisih untuk menemukan hukumnya sendiri, maka upaya penyelesaian perselisihan tersebut telah lama dikenal bangsa Indonesia, bahkan upaya tersebut telah melembaga kedalam apa yang disebut peradilan desa (doorpsjustice). Namun, penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal pada peradilan desa tersebut pada asasnya menjalankan pendidikan hukum yang didasarkan kepada suatu prinsip bahwa hukum diciptakan tidak untuk dilanggar tetapi untuk dihormati dan ditaati agar tercapai perdamaian. Pada saat itu, orang yang melanggar hukum dipandang sebagai melanggar ketertiban umum. Peradilan desa sebagai pengadilan ketertiban yang diselenggarakan bukan untuk membalas dendam atau membalas kesalahan, melainkan untuk membangun perdamaian.
Penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal di atas menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa di antara anggota masyarakat, mereka cenderung menyerahkan kepada pihak adat untuk menyelesaikan berdasarkan hukum adat secara kekeluargaan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berdasrakan potensi lokal di luar pengadilan formal telah lama ada dan hingga kini masih hidup dalam masyarakat Indonesia.
BAB III
PENUTUP
PEMBAHASAN
Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Konflik horizontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat.
Konflik adat terkesan semakin banyak, karena komunitas adat dianggap sebagai simbul keseimbangan dan keharmonisan. Komunitas adat seolah-olah menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk menikmati kedamaian dan bukan komunitas yang lainnya. Oleh karena itu, ketika terbetik berita mengenai konflik yang melibatkan komunitas adat, orang terperangah seperti kehilangan harapan. Sementara berbagai konflik yang muncul pada komunitas lainnya, dianggap biasa dan tidak perlu dihiraukan. Konflik adat yang dimaksud dalam hal ini adalah konflik yang muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat dan norma agama. Kejadian ini menyebabkan keseimbangan dalam suatu komunitas adat terganggu. Konflik adat di Bali muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat Bali dan norma agama Hindu, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan alam nyata (sekala) dan alam gaib (niskala).
Masyarakat Bali menilai komunitas adat dianggap sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan. Konflik adat di Bali muncul karena adanya pelanggaran atas norma adat. Konflik ini diyakini bisa mengganggu alam sekala dan niskala. Maka penyelesaiannya juga lewat jalan sekala dan niskala. Cara yang paling murah menyelesaikan konflik adat yakni menyelesaikan sendiri konflik tersebut .
Konsep antropologis memberikan tawaran dengan membagi sebuah proses perselisihan menjadi empat tahap. Potensi konflik, prakonflik, konflik dan sengketa. Potensi konflik tampak ketika suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang keberadaannya semakin menegas. Prakonflik sebagai tahapan berikutnya akan tampak apabila salah satu pihak kelompok dimaksud dalam praktik hubungan sosialnya merasa dirugikan oleh kelompok lain. Konflik adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang merasa tidak adil. Perasaan tidak adil tersebut digunakannya sebagai latar belakang munculnya kemarahan atau kedendamannya sedemikian rupa sehingga mereka mengeluh. Keluhan yang belum ditanggapi oleh pihak lain ini disebut tahap konflik monadic dan apabila keluhan tersebut telah ditanggapi oleh pihak lain, maka konflik sampai pada tahap dyadic. Sedang jika peningkatan konflik menjadi pengetahuan umum yang pihak ketiga, baik perorangan maupun kelompok telah terlibat secara aktif ke dalam ketidakadilan atau ketidaksesuaian disebut sengketa, tahapan ini disebut triadic. Pada tahap ini pihak ketiga terlibat karena prakarsa oleh salah satu atau kedua belah pihak utama atau pendukungnya atau atas permintaan pihak ketiga itu sendiri.
Pendekatan antropologi layak dipinjam untuk dapat menangkap suatu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengingat pendekatan tersebut merekomendasikan penggali nilai hukum hidup dalam masyarakat setempat yang kasus hukum konkret tersebut terjadi untuk beberapa waktu lamanya.
Kehadiran hukum yang secara agresif mengintervensi kehidupan (alami) masyarakat, kekuatan tersebut akhirnya harus tenggelam, dari sesuatu yang semula ada dan bekerja efektif (manifest) berubah menjadi kekuatan yang tenggelam (latent). Cukup banyak pusat-pusat kekuatan dalam masyarakat yang tidak bisa diambil alih oleh hukum, sekalipun hukum itu didukung oleh kewenangan, fasilitas dan pembiayaan. Kekuatan dan dinamika masyarakat tersebut tetap bergerak kendati mengalami peminggiran oleh hukum. Peminggiran ini dilakukan dalam bentuk monopoli kekuasaan, seperti perpolisian menjadi polisi negara, forum pengadilan menjadi pengadilan negeri, pendidikan menjadi sekolah-sekolah formal, pelayanan publik oleh pegawai negeri, perekonomian diatur oleh negara dan seterusnya.
Hukum tidak bisa meminggirkan secara total bentuk-bentuk tatanan atau penataan sosial di seluruh wilayah negeri ini. Kehadiran hukum modern yang sebagai tipe khas (distinct type), kemudian diadopsi oleh hukum nasional adalah relatif baru, jauh sesudah kehadiran tatanan asli Indonesia yang sudah bekerja sejak ratusan tahun sebelumnya.
Negara Republik Indonesia yang dilahirkan pada tahun 1945 tidak mulai dengan lembaran tatanan ketertiban yang kosong dan harus diisi oleh negara baru tersebut. Sejak kelahirannya, Negara Republik Indonesia sudah diikat oleh suatu sistem ketertiban, baik berupa hukum Hindia-Belanda, maupun banyak bentuk-bentuk tatanan lokal yang biasa disebut hukum adat. Dengan demikian, hukum nasional didirikan di atas puing-puing ketertiban atau tatanan (asli) yang selama itu telah menunjukkan jasa dan karyanya yang mampu bekerja efektif selama ratusan tahun. Kehidupan pada aras lokal itu tidak bisa berhenti dengan kelahiran negara baru pada tahun 1945 itu, melainkan tetap bertahan, kendatipun harus tenggelam di bawah permukaan. Keberadaan komunitas lokal dengan sekalian aktivitasnya akan muncul ke permukaan pada saat negara mengalami kemunduran.
Hukum sebagai beban bagi masyarakat lokal akan sangat terasa, apabila masyarakat tersebut belum banyak dijamah oleh perubahan sosial yang besar, seperti industrialisasi dan penetrasi kehidupan modern.
Hukum adat memiliki struktur yang sangat berbeda dengan hukum nasional yang nota bene adalah tipe hukum modern. Hukum nasional ini memiliki sekalian kelengkapan untuk bisa dijalankan secara efektif, mulai dari teks tertulis, aparat penegak hukum, dukungan finansial dan kelengkapan fisik lainnya. Hukum nasional memiliki legitimasi di seluruh negeri dan dipaksakan keberlakuannya. Rakyat harus mematuhi hukum nasional tersebut. Bahkan politik hukum masih menempatkan hukum adat di bawah hukum nasional, oleh karena keberlakuannya didasarkan pada legitimasi atau pengakuan keberadaannya oleh hukum nasional.
Dalam konteks pembangunan nasional diperlukan undang-undang hak ulayat yang mengatur lembaga-lembaga adat sebagai subjek hak yang dipersamakan dengan badan hukum adat. Sebaliknya, juga perlu dilakukan inventarisasi tanah-tanah ulayat yang tidak jelas kepemilikannya agat tidak menjadi tanah terlantar sehingga menyulitkan investasi masuk. Menurut Permenneg/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 baru mengakomodasi tanah-tanah yang sudah dilepas oleh masyarakat hukum adat dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum untuk didaftar, sedangkan bagi tanah ulayat yang masih dikuasai oleh masyarakat hukum adat belum ada aturannya yang jelas. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan/undang-undang tanah ulayat dan mengenai status lembaga-lembaga adat sebagai subjek hak.
Apabila politik hukum yang menjadikan hukum adat sebagai landasan hukum nasional ingin dijalankan dengan sungguh-sungguh maka hukum negara harus turut menjaga kelestarian hukum adat. Apa yang terjadi adalah berseberangan dengan hal tersebut, karena hukum adat malah dibunuh secara perlahan-lahan. Pembunuhan tersebut terjadi karena negara membiarkan hukum adat bersaing dengan hukum nasional atau hukum negara yang penuh dengan kekuatan jauh di atas hukum adat. Mengetahui kelemahan hukum adat berhadapan dengan hukum nasional, maka negara dan pemerintah semestinya cepat-cepat mengeluarkan peraturan yang menjaga agar hukum adat tetap ada.
Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa aktivitas dan dinamika di bawah dominasi negara itu tidak pernah bisa diam atau berhenti melainkan tetap bekerja. Dengan demikian bukan hanya negara yang sibuk mengurus bangsanya, melainkan secara otonom masyarakat itu juga sibuk mengatur dirinya sendiri, kendatipun tidak memiliki surat ijin resmi.
Tampaknya kehidupan masyarakat, rakyat, manusia, itu perlu terus mengalir dan dibiarkan mengalir. Tindakan, langkah, kebijaksanaan, yang akan menyebabkan aliran kehidupan itu berhenti adalah sungguh bertentangan dengan kemanusiaan. Negara dan hukum menyimpan potensi untuk menghambat aliran kehidupan itu dan oleh karena itu negara perlu bertindak hati-hati .
Hukum itu tentu hanya bisa berlaku apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus berbuat begini atau begitu kepada mereka. Maka komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat setempat, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.
Gustav Radbruch berpendapat, bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain.
Sampford mengatakan kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Orang ingin melihat bahwa kepastian hukum itu ada, sehingga sesungguhnya ia lebih merupakan suatu imajinasi daripada kenyataan.
Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih dari pada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum.
Kepastian hukum tidak otomatis lahir dari suatu produk legislasi. Peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan juga faktor lain, seperti tradisi dan perilaku. Kepastian itu menjadi ada karena orang menghendaki bahwa ia ada.
Hubungan antara hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum. Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan seperti undang-undang.
Kepastian hukum bergandengan erat dengan keinginan mempertahankan situasi yang ada atau status quo. Situasi ini menghendaki agar semua terpaku pada tempat atau kotak masing-masing, tanpa hampir sama sekali memberi kelonggaran untuk keluar dari kotak-kotak tersebut.
Karl Renner mengatakan, bahwa sekarang perubahan hukum tidak dapat hanya dikaitkan pada perubahan peraturan atau teks formal. Perubahan hukum dapat terjadi pada saat substansi yang diaturnya mengalami perubahan dan hukum berusaha untuk mengakomodasikannya. Secara tegas memasukkan kemanfaatan sosial sebagai faktor yang turut mengubah hukum dan dengan demikian meninggalkan peran kepastian hukum. Apabila hukum memang tidak berubah dan diubah, kendati substansi sudah mengalami perubahan maka faktor kemanfaatan sosial mengambil alih peranan legislasi.
Kesulitan hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam menjatuhkan putusan dimaksud adalah mempertemukan tiga asas berikut, asas kepastian hukum sebagaimana telah diurai diatas, keadilan juga asas kemanfaatan. Hanya saja dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
Penggalian hukum harus dilakukan oleh hakim dengan landasan Pasal 27 UU No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman sebagaimana diperbaiki oleh Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Secara normatif, penggalian nilai hukum adat dimulai dari pemahaman yang merujuk pada Pasal 22 Algemeene Bepalingen (AB) bahwa “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili”. Prinsip ini dikenal dengan asas ius curia novit (hakim dianggap tahu hukum). Jadi, hakim niscaya meninggalkan perkara yang diajukan kepadanya, sekalipun hakim dimaksud betul-betul belum tahu hukum preskriptifnya atau hukum yang akan diterapkan belum ada ataupun kasus hukum konkret dimaksud belum diatur dalam undang-undang. Dalam konteks demikian, prinsip bagi hakim mengadili perkara-perkara hukum konkret dimaksud mencakup tiga pendekatan, sebagai berikut:
1. Pendekatan legalistik (Formal)
Model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukum (baca: undang-undang) nya telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud. Kepastian hukum ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus hukum konkret secara tegas dengan tujuan melindungi terhadap tindakan sewenang-wenang. Sebuah asas yang mendorong hukum harus dilaksanakan ialah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).
2. Pendekatan Interpretatif
Hakim harus menemukan hukumnya dengan cara menginterpretasikan hukum atau undang-undang yang masih samar-samar dimaksud melalui metode penafsiran yang sudah lazim dalam kajian ilmu hukum. Dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).
3. Pendekatan Antropologis
Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Teknik yang sesuai menggali dikenal dalam antropologi hukum , yaitu bukan saja melakukan dept interview terhadap saksi-saksi kunci, tokoh-tokoh adat masyarakat yang kasus hukum konkret dimaksud terjadi, tetapi juga amat dianjurkan hidup bersama beberapa bulan di tengah-tengah masyarakat dimaksud dengan tujuan mampu menggali, menghayati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat.
Dalam kehidupan masyarakat selalu ada perselisihan, konflik, sengketa dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar tatanan susila, tatanan sosial dan tatanan sejenis lainnya. Bahkan perbuatan sejenis lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Kualitas perselisihan hampir selalu menyesuaikan perkembangan masyarakat itu sendiri, sebuah perkembangan yang dapat digolongkan ke dalam tiga tahapan: pertama, tahapan masyarakat sederhana; kedua, masyarakat kompleks dan ketiga masyarakat multi kompleks. Namun pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat dan corak cara penyelesaiannya.
Meskipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan suprastruktur, seperti lembaga ekstra yuridisial diterbitkan, persoalan-persoalan hukum pun tetap bermunculan. Dalam kasus sengketa yang diselesaikan melalui peradilan formal, ternyata perkara semakin hari semakin menumpuk di atas meja pengadilan, penyelesaiannya pun membutuhkan waktu lama, birokrasi berkepanjangan dan sebagian keputusan akhir tidak memuaskan banyak pihak. Dalam proses peradilan formal umumnya memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah; pertama, proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antar pihak yang bersengketa mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara pihak satu dan yang lain secara tersubordinasi, yang pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain sebagai pihak yang kalah; kedua, proses peradilan berjalan atas dasar rel hukum formal, statis, kaku dan baku, sehingga menyebabkan persoalan inti menjadi terabaikan atau setidak-tidaknya tertunda akibat melarutkan diri dalam persoalan prosedural formal; ketiga, proses peradilan sering tidak mampu menangkap niali-nilai sosial budaya yang muncul dalam kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturan-aturan formal baku; keempat, proses peradilan berjenjang-jenjang dari institusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi.
Sebagai alternatifnya penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Penyelesaian demikian ini dapat ditemukan dalam masyarakat guyub (gemeinschaft) serta belum mempunyai peradilan negara yang merata dan melembaga dan masyarakat gessellschaft, potensi lokal banyak digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak yang berselisih. Para pihak umumnya merasa puas terhadap keputusan yang dihasilkan dengan cara ini karena perselisihan tidak menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini para pihak disarankan untuk lebih menekankan pada musyawarah, konsensus menuju keharmonisan sedemikian rupa sehingga cara-cara demikian dapat mempersingkat durasi waktu, menekan jumlah biaya, serta dapat langsung dilaksanakan. Latar belakang ini mungkin untuk mendasari banyak orang mengharapkan agar pihak-pihak yang sedang berselisih menyelesaikan sengketa kembali ke jalur budaya masyarakat setempat.
Dikemukakan teori hukum normatif dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Teori ini muncul berdasarkan atas asumsi bahwa hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat sangat peka akan datangnya kontrol sosial. Sudah tentu yang dimaksud manusia ini adalah orang yang menggunakan perangkat hukum formal sebagai alat untuk mengontrol.
Pendekatan sosiologis dari teori Cochrane bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial dimaksud adalah masyarakat sendiri. Artinya, bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif menemukan, memilih dan menentukan hukum sendiri.
Franz von Benda-Beckmann bahwa hukum merupakan suatu konsep yang mencakup aturan-aturan rumit yang terdiri atas konsepsi-konsepsi normatif atau kognitif, dasar-dasar tindakan, aturan-aturan, serta prinsip-prinsip dasar yang ada pada setiap masyarakat. Oleh karena itu tindakan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu sengketa menjadi penting jikalau dalam penulisan masalah penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal ini digunakan model studi kasus, yaitu mempelajari suatu kasus konflik atau sengketa yang terjadi secara nyata dalam masyarakat dan diselesaikan di luar forum pengadilan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dimaksud biasa dilakukan dengan cara negoisasi, mediasi dan arbitrasi. Negoisasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal yang pihak-pihak terlibat suatu sengketa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan memutuskan. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang menekankan komunikasi antar pihak yang terlibat suatu sengketa dengan kehadiran pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.
Apabila substansi penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal adalah upaya konkret para pihak yang berselisih untuk menemukan hukumnya sendiri, maka upaya penyelesaian perselisihan tersebut telah lama dikenal bangsa Indonesia, bahkan upaya tersebut telah melembaga kedalam apa yang disebut peradilan desa (doorpsjustice). Namun, penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal pada peradilan desa tersebut pada asasnya menjalankan pendidikan hukum yang didasarkan kepada suatu prinsip bahwa hukum diciptakan tidak untuk dilanggar tetapi untuk dihormati dan ditaati agar tercapai perdamaian. Pada saat itu, orang yang melanggar hukum dipandang sebagai melanggar ketertiban umum. Peradilan desa sebagai pengadilan ketertiban yang diselenggarakan bukan untuk membalas dendam atau membalas kesalahan, melainkan untuk membangun perdamaian.
Penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal di atas menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa di antara anggota masyarakat, mereka cenderung menyerahkan kepada pihak adat untuk menyelesaikan berdasarkan hukum adat secara kekeluargaan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berdasrakan potensi lokal di luar pengadilan formal telah lama ada dan hingga kini masih hidup dalam masyarakat Indonesia.
BAB III
PENUTUP
Dapat dinyatakan bahwa, politik adat saat ini mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme radikal, dimana kelompok terpinggirkan, orang yang tidak berpunya melakukan tuntutan atas keadilan, bukan atas nama keterpinggiran atau ketidakpunyaan melainkan atas nama nenek moyang, kawitan, komunitas dan lokalitas.
Konflik adat terkesan semakin banyak, karena komunitas adat dianggap sebagai simbul keseimbangan dan keharmonisan. Komunitas adat seolah-olah menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk menikmati kedamaian dan bukan komunitas yang lainnya. Oleh karena itu, ketika terbetik berita mengenai konflik yang melibatkan komunitas adat, orang terperangah seperti kehilangan harapan.
Pendekatan antropologi layak dipinjam untuk dapat menangkap suatu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran hukum yang secara agresif mengintervensi kehidupan (alami) masyarakat, kekuatan tersebut akhirnya harus tenggelam, dari sesuatu yang semula ada dan bekerja efektif (manifest) berubah menjadi kekuatan yang tenggelam (latent).
Dalam konteks pembangunan nasional diperlukan undang-undang hak ulayat yang mengatur lembaga-lembaga adat sebagai subjek hak yang dipersamakan dengan badan hukum adat. Disinilah hakim sebagai aparat penegak hukum memainkan perannya. Dimana Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Secara normatif, penggalian nilai hukum adat dimulai dari pemahaman yang merujuk pada Pasal 22 Algemeene Bepalingen (AB) bahwa “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili”
Meskipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan suprastruktur, seperti lembaga ekstra yuridisial diterbitkan, persoalan-persoalan hukum pun tetap bermunculan. Sebagai alternatifnya penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Mertokusumo, Sudikno&Plito. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
Nader dan Todd. The Disputing Process: Law in The Societies. New York: Colombia Press. 1978.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2007.
Saptomo, Ade. Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
B. Makalah
Policing dan Kamtibmas Dalam Rangka Pemeliharaan Kedamaian Pasca Konflik Di Indonesia. Disampaikan Dalam FGD ProPatria Institute Suistainable Peace in Post Conflict Indonesia. Di Hotel Ambhara. Jakarta. Tanggal 11 Maret 2009.
C. Surat Kabar
Suhadibroto. Menang Tanpo Ngasorake. Jakarta: Kompas. 1993.
D. Data Elektronik
http://beritabali.com/index.php/page/opini/detail/Konflik-Horizontal-dan-Adat-, Akses 22 Februari 2012.
http://oase.kompas.com/read/2011/12/15/19221098/Konflik.Adat.yang.Tak.Pernah.Tuntas, Akses 22 Februari 2012.
http://bali.antaranews.com/berita/17471/keterlenaan-masyarakat-bali-pengaruhi-konflik-adat, Akses 22 Februari 2012.
http://okanila.brinkster.net/mediaFull.asp?ID=1129, Akses 22 Februari 2012.
Copyright by Bambang Tri Sutrisno, SH.,
Langganan:
Postingan (Atom)